Propertisyariah.id. — Properti merupakan salah satu sektor bisnis yang terus berkembang di Indonesia. Sebagai sektor bisnis yang legal maka bukan suatu hal yang baru apabila Anda akan dikenakan pajak dalam setiap transaksi jual beli properti. Terdapat beberapa pajak yang akan dikenakan baik kepada penjual maupun kepada pembeli properti. Hal tersebut sudah diatur secara hukum di Indonesia.

Terkadang sebagian besar penjual properti hanya memikirkan nilai hasil penjualan properti yang akan didapatkan. Sebagai penjual properti sebaiknya Anda jangan hanya memikirkan hasil penjualannya saja. Akan tetapi, Anda juga harus memikirkan pajak dan biaya administrasi lainnya yang akan dibebankan kepada Anda sebagai penjual properti.

Berikut pajak & biaya administrasi yang dibebankan kepada penjual:

 

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan UU No. 12 tahun 1985 disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan dibebankan kepada pemilik properti. PBB juga akan dibebankan kepada penyewa properti atau yang memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut. Namun, tidak semua properti dikenakan PBB. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah tanah dan bangunan, yang melayani kepentingan umum di bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, hutan lindung dan hutan wisata alam serta taman nasional. Perwakilan diplomatik, konsulat dengan asas perlakuan timbal balik, badan atau perwakilan organisasi internasional yang sah diakui oleh pemerintah juga tidak dikenakan PBB.

Besaran nilai PBB yang harus dibayar adalah sebesar 0.5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pengaturan nilai NJOP ditetapkan oleh pemerintah secara periodik. Anda akan menerima informasi mengenai nama wajib pajak, perhitungan dan nilai PBB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dalam SPPT tersebut, terdapat informasi di bank apa PBB tersebut harus dibayar. Dalam hal ini, Anda akan dikenakan PBB setiap tahun.

Penjual properti wajib melunasi PBB propertinya sebelum melakukan penjualan. Hal ini merupakan salah satu syarat yang akan ditanyakan oleh notaris. Lihat persyaratan jual beli properti disini. Pada saat proses Akta Jual Beli (AJB), notaris dan pembeli akan meminta penjual untuk melampirkan bukti pelunasan PBB setidaknya 5 tahun terakhir. Anda cukup membayar PBB hingga tahun terjadinya transaksi jual beli. Setelah terjadinya transaksi jual beli, maka kewajiban membayar PBB akan dibebankan kepada pembeli properti.

2. Pajak Penghasilan (PPh)

Penjual properti juga berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini dikarenakan penjual merupakan pihak yang menerima uang hasil transaksi jual beli properti. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, disebutkan bahwa penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah penghasilan yang diterima oleh pihak yang mengalihkan dan dikenakan pajak sebesar 2.5% dari jumlah bruto nilai penjualan properti. Pembayaran PPh harus dilakukan sebelum AJB diterbitkan sesuai dengan harga rumah yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

0 Komentar